Inggris Umumkan Rencana Regulasi Crypto dalam Dua Fase

Inggris Umumkan Rencana Regulasi Crypto

Inggris menjadi salah satu negara pertama yang mengumumkan rencana regulasi untuk industri crypto. Regulasi ini akan diterapkan dalam dua fase, yaitu fase 1 untuk stablecoin dan fase 2 untuk cryptoasset lainnya.

Fase 1: Regulasi Stablecoin
Stablecoin adalah jenis cryptoasset yang nilainya dikaitkan dengan mata uang fiat tradisional, seperti dolar AS atau poundsterling. Stablecoin digunakan sebagai alat pembayaran alternatif yang lebih cepat, murah, dan transparan.

Pada 30 Oktober 2023, Departemen Keuangan Inggris merilis pembaruan kebijakan yang menguraikan pendekatan regulasinya terhadap stablecoin. Fase pertama ini akan dimulai pada awal 2024.

Tujuan utama pemerintah pada fase pertama adalah untuk memfasilitasi dan mengatur penggunaan stablecoin dalam rantai pembayaran Inggris. Pemerintah akan mengakui hanya stablecoin yang didukung oleh mata uang fiat tradisional, seperti USDC atau Tether.

FCA (Financial Conduct Authority) akan menjadi regulator utama yang mengawasi aktivitas yang terkait dengan stablecoin, dengan PSR (Payment Systems Regulator) dan bank sentral memberikan pengawasan tambahan sesuai kebutuhan.

Fase 2: Regulasi Crypto
Di bawah fase kedua, Inggris akan memperluas kerangka regulasi untuk mencakup berbagai kegiatan cryptoasset yang lebih luas. Fase ini mencakup pengaturan kegiatan pertukaran, kegiatan kustodian, kegiatan peminjaman, dan penyalahgunaan pasar. Pendekatan bertahap ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan yang berfokus pada berbagai aspek kegiatan cryptoasset.

Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) tidak akan dikenakan regulasi yang sama dengan perjudian. Inggris akan mengatur kegiatan yang terkait dengan cryptoasset seperti perdagangan, kustodian, dan pinjaman untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif.

Inggris juga berencana memberikan langkah kesetaraan bagi perusahaan luar negeri yang beroperasi di negara tersebut, termasuk kemungkinan otorisasi cabang Inggris untuk tempat perdagangan yang diatur di luar negeri, dengan FCA mengawasi prosesnya.

Selain itu, regulasi tidak akan berlaku untuk NFT (Non-Fungible Token) yang tidak dapat dipertukarkan, tetapi NFT yang digunakan sebagai token pertukaran mungkin akan termasuk dalam aturan layanan keuangan di masa mendatang.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung DeFi (Decentralized Finance) tetapi menyatakan bahwa mengatur sektor DeFi akan dilakukan lebih lanjut untuk menghindari hambatan pertumbuhan dan inovasi.

Publikasi kerangka regulasi ini merupakan tonggak penting dalam upaya Inggris untuk menjadi tujuan global terkemuka dalam bisnis aset kripto, memberikan industri crypto dan pemangku kepentingan gambaran yang lebih jelas tentang regulasi yang akan datang.

Disclaimer

Konten baik berupa data dan/atau informasi yang tersedia pada AriktelCoin hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan referensi, BUKAN saran atau nasihat untuk berinvestasi dan trading.